Agenda DPR RI
Warning: /home/sloki/user/k0016189/sites/kadirkarding.com/www/cache/a535034dc220212e1a557f7e73f6a633.spc is not writeable in /home/sloki/user/k0016189/sites/kadirkarding.com/www/modules/mod_jw_srfr/mod_jw_srfr/simplepie.inc on line 1623
Quote
Only the man who is in the truth is a free man. Hanya orang yang berada dalam kebenaranlah orang yang bebas. |
Artikel
|
Tuesday, 10 January 2012 Agama diturunkan oleh Allah SWT dengan tujuan sebagai pedoman hidup bagi umat manusia sehingga bisa terwujud suatu tatanan kehidupan yang harmonis, aman, tentram yang dilandasi oleh nilai-nilai Ketuhanan sehingga mendapatkan keselamatan hidup di dunia dan akhirat kelak. Tanpa agama kehidupan di dunia ini akan mengalami ketidakteraturan yang akan menghancurkan kehidupan umat manusia itu sendiri. Sayangnya agama seringkali dijadikan sebagai alat oleh seseorang atau kelompok dalam mencapai tujuan tertentu sehingga memunculkan konflik atas nama agama dalam bentuk penganiayaan, penindasan bahkan terjadinya perang yang mengorbankan harta benda bahkan beribu-ribu jiwa manusia. Faktor Penyebab KonflikTerdapat beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya konflik antar sesama ... Selengkapnya
|
|
|
|
Profil
-
 H Abdul Kadir Karding Spi dilahirkan di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah pada tahun 1973.
Read More
-
 Tahun 1999-2001, lembaran media massa di Jawa Tengah dihiasi oleh kiprah Abdul Kadir Karding dalam memperjuangkan hak-hak buruh. Dampak krisis moneter 1997 masih dirasakan para buruh pada tahun tersebut berupa PHK besar-besaran
Read More
-
 Dalam proses pemulihan PKB paska konflik, Kadir Karding mendapat kepercayaan untuk memegang peran sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPP PKB. Jabatannya sebagai Ketua DPW PKB Jateng juga dikembalikan.
Read More
-
 Memajukan kehidupan bangsa, dalam pandangan Kadir, berarti perlunya mempertegas penentuan prioritas pembangunan dalam kerangka cetak biru pembangunan.
Read More
-
Tahun 1999-2001, lembaran-lembaran media massa di Jawa Tengah dihiasi oleh kiprah H. Abdul Kadir Karding dalam memperjuangkan hak-hak buruh. Dampak krisis moneter tahun 1997 masih dirasakan oleh para buruh pada tahun tersebut berupa PHK besar-besaran dan tidak dipenuhinya hak-hak buruh seperti pesangon, upah minimum dan lain-lain.
Read More
|
Tuesday, 10 January 2012 Magelang, 5/1 (ANTARA) - Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Kadir Karding menilai dana renovasi toilet di Gedung Nusantara I DPR RI-- yang direncanakan sebesar Rp2 miliar--terlalu besar dan tidak wajar."Menurut saya nilainya terlalu besar, tidak wajar, dan di mata publik kurang patut, maka Sekjen DPR perlu melakukan rasionalisasi. DPR biasa saja, yang penting bisa berfungsi," katanya usai meninjau pembangunan jembatan Sungai Putih di alur banjir lahar Gunung Merapi, di Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, di Magelang, Kamis.Ia mengatakan, alangkah baiknya apabila ada dana lebih untuk kebutuhan lain, misalnya penyelesaian masalah penanganan bencana."Apalagi, saat ini banyak berbagai daerah ... Selengkapnya
|
|
Tuesday, 10 January 2012 Tuesday, 27 December 2011 23:19Komisi VIII DPR RI, Selasa (27/12) mengadakan kunjungan kerja ke Wonosobo. Menurut Ketua Komisi VIII, sekaligus pimpinan rombongan, abdul kadir karding, rombongan berjumlah 25 orang, terdiri dari anggota DPR beserta tim dari kementerian sosial, kementerian koperasi, dan beberapa unsur terkait, akan mengadakan peninjauan ke lokasi bencana banjir bandang di desa tieng, dan meninjau pelaksanaan kelompok usaha bersama atau kube serta rumah tidak layak huni yang ada di wonosobo.Terkait musibah bencana tieng, abdul kadir menyampaikan keprihatinannya serta meminta maaf karena dari DPR terlambat datang di lokasi, mengingat jadwal kegiatan anggota dewan lainnya yang cukup padat.Begitu menerima kabar tentang ... Selengkapnya
|
|
Tuesday, 10 January 2012 e-wonosobo.com, 6 Mei 2011. Dalam pertemuan di aula pendopo Wakil Bupati Wonosobo ketua Komisi VIII DPR RI H Abdul Kadir Karding S.Pi. M,Si.dengan pengurus Organisasi Siswa Sekolah ( OSIS) se Kabupaten Wonosobo menjelaskan pentingnya masa reses bagi anggota DPR hal ini diharapkan tugas seorang wakil rakyat yang ada di pusat terutama anggota DPR RI untuk betul-betul memanfaatkan masa reses tersebut dengan baik karena hal ini untuk menampung aspirasi dari bawah terutama di daerah pemilihannya agar keinginan dari konstituen yang di wakilinya tersebut benar-benar teraspirasi ketingkat pusat.harapannya segala bentuk pembangunan didaerah dapat terserap dan menjadikan kebijakan di pusat." Anggota DPR yang ada ... Selengkapnya
|
|
Tuesday, 10 January 2012 e-wonosobo – Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Kadir Karding beserta rombongan pada (27/12) mengunjungi lokasi bencana di Desa Tieng Kecamatan Kejajar. Selain itu, kunjungan kerja juga menengok kemajuan UMKM Wonosobo, Penyerahan bantuan rumah layak huni serta melihat lebih dekat realisasi program Kelompok Usaha Bersama (Kube) Kementrian Sosial.Saat berada di Desa Tieng, Karding mengunjungi beberapa lokasi, diantaranya lokasi banjir bandang, jembatan menuju Dieng serta melakukan dialog dengan korban pengungsi baik anak-anak maupun dewasa.Setelah itu, Karding bersama rombongan komisi VIII DPR RI melanjutkan perjalanan ke Desa Siwuran dan Desa Sitiharjo Kecamatan Garung. Dilokasi ini secara simbolis Karding menyerahkan bantuan rumah layak huni ... Selengkapnya
|
|
Tuesday, 10 January 2012 16 Februari 2011 | 13:53 wibTemanggung, CyberNews. Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Kadir Karding menilai pasal 156 KUHP, yang mengatur tentang penistaan agama berikut sanksinya, dirasakan masih belum bisa memenuhi tuntutan dan aspirasi rakyat. Oleh karenanya, perlu kaji ulang adanya undang-undang kerukunan antar umat beragama.“Kejadian di Pengadilan Temanggung, menjadi pengalaman bagi Indonesia. Karena, KUHP kita khususnya undang-undang penistaan agama, yang mengatur vonis hukuman maksimal lima tahun dirasa masih kurang oleh masyarakat. Ini, merupakan poin penting bagi kita, kasus seperti penodaan dan penistaan agama sangat riskan, makanya harus diprioritaskan,” katanya di sela-sela acara dialog dengan forum kerukunan antar umat beragama di ... Selengkapnya
|
|
Tuesday, 10 January 2012 16 Februari 2011 | 13:53 wibTemanggung, CyberNews. Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Kadir Karding menilai pasal 156 KUHP, yang mengatur tentang penistaan agama berikut sanksinya, dirasakan masih belum bisa memenuhi tuntutan dan aspirasi rakyat. Oleh karenanya, perlu kaji ulang adanya undang-undang kerukunan antar umat beragama.“Kejadian di Pengadilan Temanggung, menjadi pengalaman bagi Indonesia. Karena, KUHP kita khususnya undang-undang penistaan agama, yang mengatur vonis hukuman maksimal lima tahun dirasa masih kurang oleh masyarakat. Ini, merupakan poin penting bagi kita, kasus seperti penodaan dan penistaan agama sangat riskan, makanya harus diprioritaskan,” katanya di sela-sela acara dialog dengan forum kerukunan antar umat beragama di ... Selengkapnya
|
|
Friday, 14 October 2011  Jakarta - Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Kadir Karding menyatakan, dalam menyusun undang-undang kerukunan umat beragama (KUB) jangan sampai menimbulkan pertentangan dengan nilai-nilai dan hak asasi manusia untuk memilih dan menjalankan agamanya. Isu agama di Indonesia merupakan isu sensitif sehingga diharapkan semua pihak bisa memahami secara seksama.Pernyataan tersebut disampaikan Karding dalam dialog publik “Membedah Arah RUU Kerukunan Umat Beragama (KUB)” diselenggarakan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR bersama Aman Indonesia di Gedung DPR Nusantara I, Senayan, Jakarta, kemarin (13/10). Hadir sebagai narasumber Musdah Mulia (pemikir agamawan), DR Ali Munhanif (akademisi UIN ... Selengkapnya
|
|
Tuesday, 6 September 2011 Jakarta - Pengacara Farhat Abbas yang menyebut dana Rp 1,5 miliar dalam kasus suap Kemenakertrans adalah untuk Muhaimin Iskandar. Ketikan menyatakan hal itu, Farhat mengaku sebagai kuasa hukum dari Dharnawati.Namun kemudian KPK membantah, karena belum ada surat kuasa untuk tersangka Dharnawati maupun I Nyoman Suisanaya dan Dadong Irabelawan. PKB pun mempertanyakan alasan Farhat menyeret-nyeret ketua ... Selengkapnya
|
|
Wednesday, 3 November 2010  Rabu, 3/11/2010 delegasi pemerintah Bangladesh yaitu Prevention and Protection of Victims of Human Trafficking in Banglades melakukan studi banding dengan Komisi VIII DPR RI tentang pembentukan undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Delegasi dari Banglades dipimpin oleh Deena Haq yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Pemberdayaan Perempuan dan Anak Prevention and Protection of Victims of Human Trafficking in Banglades.... Selengkapnya
|
|
Monday, 22 March 2010  Yogyakarta - Dalam perjalanannya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak bisa dipisahkan dari Nahdlatul Ulama (NU). PKB merupakan wadah bagi warga NU yang ingin menyalurkan sikap politiknya. Meski demikian, NU sebaiknya tetap pada jalurnya sedari awal yakni, mengurusi soal ... Selengkapnya
|
|
Wednesday, 17 March 2010 Temanggung - Dalam rangka reses, anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR RI yang juga Ketua Komisi VIII Abdul Kadir Karding mengunjungi konstituennya. Bertempat di Desa Wanu Tengah, Kecamatan Parakan, Temanggung, Jawa Tengah, Karding mengatakan siap menggalang kaukus melawan gerakan anti-rokok melalui FPKB."Segera kita lakukan lobi-lobi politis dengan fraksi lainnya di DPR RI untuk mewacanakan perlawanan terhadap gerakan antirokok," kata Karding, usai pertemuan dengan konstituennya, Selasa ... Selengkapnya
|
|
|
|
|
